Sejarah Perjuangan PGRI di Masa Orde Lama
Sejarah Perjuangan PGRI di Masa Orde Lama
o Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965).
Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh
Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekrit ini
adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali ke UUD 1945, dan pembentukan
MPRS , DPAS.
Kongres IX di Surabaya BI Oktober/
November 1959
Soebandri
dkk (PKI) melancarkan politik adu domba diantara para peserta kongres. Namun,
masih juga belum berhasil. Adu domba pun tetap berlanjut dalam kongres
selanjutnya.
Kongres X
di Gelora Bung Karno Jakarta Th.1962
PGRI
mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI. Periode
1962, karena timbul “ perpecahan ”
dengan dalih “ machtsvorming enmachtsaanwending ” (pembentukan kekuatandan
penggunaan kekuatan) oleh “kubu komunis” dan berhasil menunjuk Soepardi dan
Goldfried menjadi ketua Panitia Pemilihan PB PGRI, tetapi diketahui peserta
bahwa Goldfried adalah tokoh PKI yang ikut membuat selebaran gelap dan fitnah,
maka dikeluarkan. Pemilihan berjalan lancar dan “ ME. Subandinata ” terpilih
lagi menjadi “ Ketua Umum PB PGRI ”.
Masa 1962 -
1965
Pada masa
ini mengalami episode yang sangat pahit karena terjadinya perpecahan yang lebih
hebat dibandingkan sebelumnya. Penyebab perpecahan bukan demi kepentingan guru
melainkan karena ambisi politik dari luar (PKI). Dengan dalih “MACHTS
VORMING EN MACHTS AAN VENDING”, pembentukan
kekuatan dan penggunaan kekuatan.
Dukungan
PGRI terhadap masuknya PSPN.
Persatuan
serikat sekerja Peg. Negeri ke soksi yang diputuskan 12 suara pro dan 2 suara
kontra, pada hakekatnya tidak mengubah kekompakan PGRI.
Musy
Penegasan PS .
Sebagai
dasar Diknas, berlangsung di Jakarta 17 Juli 1963 di Jakarta. Diprakarsai oleh
5 Parpol/400 orang, sebagai reaksi terhadap “ Seminar Pendidikan mengabdi
Manipol, yang diadakan di Jakarta Februari 1963. Pelaksana : Lembaga Pendidikan
Nasional (PKI).
o
Lahirnya
PGRI-NV
Setelah PKI
tidak mampu lagi melakukan taktik penyusupan terhadap PGRI. Maka PKI mengubah
siasatnya membentuk PGRI tanding (melawan PGRI yang sah) dengan nama : PGRI-NV
(Non Vakcentral) Juni 1964 yang dipimpin Subandri, Mujono, Ichwan.
Pemecatan
Massal Pejabat Departemen PK 1964.
1.
Diawali
pidato inagurasi Dr. Busono Wiwiho, pada rapat pertama majelis pendidikan
nasional menyarankan agar panca wardana diisi dengan moral panca cinta.
2.
Prinsip
Panca Wardhana :
a) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air,
moral nasional/internasional/keagamaan.
b) Perkembangan kecerdasan.
c) Perkembangan emosional- artistik atau
rasa keharusan dan keindahan lahir dan batin.
d) Perkembangan keprigelan atau kerajinan
tangan.
e) Perkembangan jasmani.
3. Panca Cinta :
a) Cinta Nusa/Bangsa.
b) Cinta ilmu pengetahuan.
c) Cinta kerja/rakyat yang bekerja
d) Cinta perdamaian dan persahabatan
antara bangsa.
e) Cinta orangtua.
4.
Isi pidato
tersebut menimbulkan pertentangan dikalangan pendidik.
5.
Polemik
makin meruncing, masuk departemen PP dan K. Prof. Dr. Priyono memancing kembali
suasana itu pada rapat Dinas 23 Juli 1964. Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan
rakyat dituduh mengkhianati menteri.
6.
Adanya
reorganisasi departemen berdasarkan Keppres 187 dan 188 tahun 1964 menggelisahkan
para pejabat.mereka (27 orang) menulis untuk menjernihkan suasana, ditanggapi
menteri dengan “Pemberhentian Massal”.
7.
PGRI-NV
menyongkong pemberhentian massal tersebut.
8.
Dalam
reshufle kabinet Agustus 1964, Presiden Sukarno mengangkat Prof. Dr. Priyono
selaku Menko Pk, dan mengangkat Ny. Artati Sudirjo sebagai menteri PDK.
9.
Presiden
membentuk panitia negara penyempurnaan sistem pendidikan Panca Wardhana, dengan
tugas utama “Menyampaikan pertimbangkan tentang pemecatan massal tersebut.
Panitia menyatakan 27 orang tersebut, tidak bersalah.
10. Namun untuk menyelamatkan muka materi,
13 orang bekerja kembali di departemen PK, 14 orang ditampung di mabes TNI-AD
dan Depdagri.
11. Agustus 1966 mereka (14) direhabilitasi
dan kembali ke Dep PK.
PGRI Pasca
Peristiwa G30S/PKI
Bagi PGRI,
periode tahun 1966-1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde
Baru, masa konsolidasi dan penataan kembali organisasi serta masa meneruskan
dan menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional
yang baru.
1.
Masa
konsolidasi dan penataan kembali organisasi.
2.
Masa
meneruskan / menyesuaikan misi organisasi.
3.
Diperlukan
pemimpin, yang :
a) Berdedikasi.
b) Kemampuan manajerial (yang mantap).
c) Pengalaman yang mendukung.
. Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah dekret yang ...){kind=link}
0 comments:
Post a Comment